Serikat Pekerja Pabrik Gula Pribumi Jawa Timur Wadul ke Komisi B DPRD Jatim

Serikat Pekerja Pabrik Gula Pribumi Jawa Timur mendatangani kantor DPRD Jawa Timur, Senin (13/7/2020). Mereka melakukan audiensi dengan Komisi B agar pemerintah bisa hadir secara nyata dengan berlaku adil bagi pabrik gula pribumi yang ada di Jawa Timur.

Seperti diketahui, saat ini persaingan untuk memperoleh bahan baku tebu semakin sulit. Mereka mensinyalir semua itu karena berdirinya dua pabrik gula baru yakni PT Rejoso Manis Indo (RMI) di Blitar dan PT PG Kebun Tebu Mas (KTM) di Lamongan. Berdirinya dua pabrik ini pun tidak disertai dengan penambahan luasan lahan penanaman tebu. Alhasil, musim giling 2020 persaingan untuk memperoleh bahan baku kian sulit.

Ketua serikat pekerja perkebunan PTPN XI, M Arief mengatakan berdirinya dua panri gula itu sebelumnya dengan komitmen dengan penambahan lahan tebu baru. Tapi ternyata sampai pabriknya berdiri lahannya tidak ada seperti itu. “Sehingga lahan yang ada PG yang saat ini ada itu melakukan pembinaan tebunya lantas mereka beli begitu saja. Ini mengancam eksistensi pabrik-pabrik yang sudah ada," katanya.

Menurut Arief, dengan berdirinya dua pabrik gula dengan premi yang ada saat ini berpotensi menutup pabrik-pabrik yang kecil. Data yang ia pegang pun ada sekitar 12 pabrik gula akan tutup karena berdirinya PG PT RMI dan PG PT KTM.

"Ini yang paling mengerikan adalah berdampak pada pengangguran terbuka yang akan muncul dengan sendirinya. Saat ini Jawa Timur punya dua pabrik besar ya namun akan menutup 12 pabrik dan potensinya serta 12.000 tenaga langsung akan hilang pekerjaannya di sini dan berpotensi sampai berdampak pada 250.000 orang," terangnya.

Karena itu, Arief berharap pemerintah daerah bisa turun langsung dan hadir bukan hanya bagi pemilik modal, tapi hadir pemerintah ini membela PG pribumi yang ada di Jawa Timur. "Kami minta diperlakukan adil. Kalau kami, PG yang sudah eksis ini diminta untuk melakukan pembinaan kepada petani, melakukan pembinaan lahan dan sebagainya. kita minta PG yang baru juga melakukan itu kita tidak minta subsidi," paparnya.

Arief membeberkan bahwa ketidaklancaran giling lantaran pasokan bahan baku tebu. Saat ini, kata dia, giling hanya dengan 80 persen dari kapasitas terpasang. Disamping itu, potensi terjadinya kredit macet Rp200 miliar sampai dengan Rp600 miliar. "Hancurnya pola kemitraan petani dan pabrik gula yang telah terbangun bertahun-tahun. Pemerintah harus mengevaluasi regulasi pendirian dan memonitor pelaksanaan operasional pabrik gula baru," imbuhnya.

Bahkan, pihaknya akan melakukan aksi demo besar-besaran yang melibatkan semua karyawan pabrik gula se-Jawa Timur jika sampai delapan hari sejak pernyataan sikapnya belum mendapatkan respon. "Kami akan turun aksi jika audiensi kami tidak direspon," pungkasnya.