SAH, DPR Ketok Palu APBN 2024 Senilai Rp3.325 Triliun

JAKARTA, Halojatim.com-  “Kami akan menanyakan sekali lagi pada seluruh anggota apakah Rancanangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan Maharani dalam rapat Paripurna.

Demikian jalannya rapat sampai dengan persetujuan dari para anggota DPR RI. Meski ada yang keberatan, namun mayoritas fraksi menerima anggaran APBN untuk 2024 mendatang. 

Anggaran ini akan sangat krusial karena di tahun depan juga akan ada hajatan pemilu.

• 7 Modus Penipuan ATM Ini Wajib Diwaspadai, Intip PIN, hingga Tukar Uang
• Bisnis Investasi Properti di Indonesia Makin Cerah, Penjualan Rumah Tipe Besar Naik
• Viral Teror DC Pinjol sampai Bunuh Diri, AdaKami Lepas Tangan?

Kini setelah melalui pembahasan, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Gedung DPR Senayan, Kamis, 21 September 2023. 

Rapat tersebut dihadiri anggota DPR dan wakil pemerintah yaitu Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

Anggota rapat kemudian menjawab setuju. Selanjutnya Puan juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada setiap fraksi partai politik. Dalam hal ini, Puan mengungkapkan terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU APBN tersebut dan satu fraksi menerima dengan keberatan. 

Kedelapan fraksi tersebut ialah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan yang menyetujui dengan keberatan ialah PKS. Meski demikian belum diketahui isi nota keberatan dari PKS terkait RUU APBN 2024.

Sri Mulyani mengucapkan terima kasih jajaran DPR atasan dukungan dan kerja samanya. Sri Mulyani menekankan adanya kesemaan antara pemerintah dengan DPR perihal pentingnya APBN. Menkeu juga turut membacakan pandangan pemerintah usai pengesahan RUU APBN itu.

“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan atas dukungan dan kerja sama pembahasan RAPBN yang sangat konstruktif, baik dalam tingkat komisi maupun Badan Anggaran sehingga seluruh proses pembahasan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu,” ujar Menkeu.

Dirinya juga menyebut APBN 2024 akan tetap diandalkan untuk menghadapi gejolak ekonomi yang ada. APBN, imbuhnya, menjadi instrumen penting dalam mencapai pembangunan termasuk pelaksanaan pemilu serentak di tahun mendatang. 

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Khafidz Abdulah Budianto pada 21 Sep 2023