Rencana PSBB Kota Malang, UMKM Andalkan Gojek Untuk Penjualan

Ketua Asosiasi UMKM Kota Malang, Sri Rahayu mengaku sejak pandemi Covid-19, usaha kecil di Kota Malang ancur lebur. Penjualan menurun hingga 59 persen dari biasanya. Bahkan omset yang masih tersisa itu hanya mengandalkan penjualan online dengan bantuan Gojek (ojol).

Yang dikhawatirkan ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan Minggu (17/5/2020), omset yang masih tersisa itu akan semakin tergerus. "Apalagi jam operasional dibatasi. Puasa begini kami boleh buka pukul.15.00 dan tutup lebih awal. Hanya bisa bersabar," ujarnya, Rabu (13/5/2020)

Rahayu mengaku semua pelaku usaha kecil di Kota Malang mulai banting setir. Anggota asosiasi yang kebanyakan adalah pemilik pusat oleh-oleh dan souvenir itu tidak ada pembeli. Karena tidak ada  orang dari daerah lain yang datang ke Malang untuk berlibur. Padahal Malang ada salah satu kota wisata di Jawa Timur.

"Untung ada momen puasa dan lebaran walau tidak ada mudik. Pelaku UMKM banting setir jadi penjual kue kering dan kebutuhan lebaran lainnya. Alhamdulillah masih tertolong dengan cara penjualan online," tandasnya.

Rahayu mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah. Bertahan dengan kondisi yang ada sambil terus berdoa agar pandemi ini bisa berakhir.

Ketua DPRD Kota Malang,  I Made Rian Diana  mengatakan, sejak awal pihaknya tidak banyak dilibatkan dalam perumusan PSBB di Malang Raya. Saat rapat di Bakorwil Malang pun tidak diundang.

Namun  pihaknya mempunyai beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah Kota Malang. Antara lain, sosialisasi yang maksimal di masyarakat agar penerapan PSBB ini diketahui semuanya.

Selanjutnya, masalah sosial ekonomi harus diselesaikan dahulu. Semua bentuk bantuan untuk masyarakat harus didistribusikan. "Agar PSBB bisa berjalan efektif dan tidak merugikan masyarakat," ujarnya.

Dia juga mengingatkan, jangan sampai ada gesekan atau masalah sosial di kalangan masyarakat. "Intinya bantuan untuk masyarakat selesaikan dulu," tegasnya.

Made juga meminta aparat mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, bukan represif dalam pelaksanaan PSBB nanti. Jangan sampai, imbuhnya, penerapan PSBB ini akan menambah beban masyarakat yang saat ini sudah repot.