#surabaya bangkit
REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA CAPAI 86 PERSEN
Minggu, 19 Desember 2021 00:55 WIB
Penulis:Andri
Editor:Andri
Patung Suro dan Boyo yang menjadi ikon Kota Surabaya. Ekonomi di kota ini mulai mendekati normal
SURABAYA I halojatim.com - Ekonomi di Kota Surabaya berlahan mulai pulih. Salah satu indikasinya realisasi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya pada 6 Desember 2021 tercatat telah mencapai 86,24 persen dengan serapan belanja mencapai 70,94 persen.
"Meski di angka 86,24 persen, ini merupakan capaian baik, angka ini terus bergerak dan harapannya di penghujung akhir tahun bisa jadi 90 persen," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti kepada wartawan di Surabaya.
Reni mengatakan sektor pendapatan APBD tersebut terdiri dari unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kontribusi terbesar ada di pendapatan transfer dengan persentase 97,64 persen, diikuti PAD dengan 81,38 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sejumlah 62,39 persen.
Torehan PAD tersebut dinilai baik lantaran Kota Surabaya tengah menghadapi masa pandemi Covid-19 manakala orientasi daerah masih berkutat pada aspek pemulihan Kota Surabaya. Reni mengapresiasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Surabaya atas capaian pendapatan yang telah mendekati target dalam APBD.
Reni mengatakan TAPD yang diketuai Sekretaris Daerah adalah garda terdepan di dalam mengelola keuangan daerah guna mencapai visi misi yang dicanangkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Begitu pula di sektor belanja, legislator PKS ini berharap agar serapan anggaran bisa lebih ditingkatkan kembali lantaran masih tersisa waktu hingga tutup tahun 2021.
Dari sisi belanja daerah, kata dia, kontribusi serapan paling besar berada di belanja transfer yang mencapai 100 persen, disusul belanja operasi 75,78 persen, lalu belanja tidak terduga 69,70 persen, dan belanja modal sebesar 44,31 persen.
Reni mengatakan penghujung akhir tahun 2021, maka perlu adanya percepatan penyerapan pada sektor belanja, utamanya untuk belanja-belanja yang berkaitan dengan kesejahteraan warga. "Termasuk di antaranya bagi guru, siswa, pengurus kampung, modin, guru ngaji/ sekolah minggu, PAUD, perbaikan rutilahu hingga pemulihan ekonomi dan program yang berujung kepada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya. (*)