Pemerintah Rajin Cairkan Bansos Dekat Pemilu, Ini Tanggapan Sri Mulyani

JAKARTA, Halojatim.com- Sebanyak Rp11,2 triliun bantuan sosial (bansos) bakal segera dicairkan pada awal tahun ini.

Bansos ini berupa bantuan langsung tunai Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. 

Bansos diperkirakan segera dicairkan sebelum masa pencoblosan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa, bansos yang dibagikan ini merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN dan sudah disetujui oleh semua partai politik di DPR dan tak ada hubungannya dengan masa pemilu.

"APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, di kantor Kementerian Keuangan, dikutip Rabu, 31 Januari 2024.

Adapun bantuan tunai tersebut nantinya diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Keuangan ini menambahkan pola yang sama juga ada pada pemberian bansos 2024.

Sehingga bansos untuk tahun ini sudah dianggarkan di APBN 2024 dengan nilai Rp496 triliun. Jumlah itu bertambah sekitar Rp20 triliun dibandingkan tahun 2023. Anggaran bansos ini juga ada dalam UU APBN yang disetujui oleh DPR.

Sri Mulyani mencontohkan jika di dalam APBN 2023 pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk tujuan bantuan sosial sebanyak Rp476 triliun. Bansos yang dianggarkan pada 2023 itu terdiri dari beberapa jenis. Seperti, melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima 9,9 juta kelompok penerima dan kartu sembako dengan jumlah 18,7 juta penerima.

Bahkan hingga akhir Desember pemerintah juga mengadakan bansos baru yaitu bantuan langsung tunai (BLT) El Nino. Menkeu mengatakan BLT El Nino itu diberikan untuk menanggulangi dampak musim kering berkepanjangan.

Dia menegaskan, realisasi dari anggaran untuk bansos itu akan terus dimonitor. Dalam realisasinya penggunaan Bansos tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada.

Sebelumnya, Pemerintah kembali membagikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta penduduk miskin sebesar Rp200 ribu per bulan yang diberikan untuk memitigasi risiko pangan bagi masyarakat miskin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, BLT ini akan diberikan selama 3 bulan mulai Januari hingga Maret 2024. Namun untuk penyaluran Januari akan digabung pada Februari 2024 sebesar Rp400.00 untuk dua bulan.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Debrinata Rizky pada 31 Jan 2024