Menkeu
Menkeu Sri Mulyani Dorong Pemda Percepat Belanja Daerah
Sabtu, 12 Agustus 2023 21:32 WIB
Penulis:Asih
Editor:Asih
Hingga Juli Pemda Baru Belanjakan 36,2% APBD, Menkeu: Masih Bisa Diakselerasi (TrenAsia.com / Panji Asmoro)
JAKARTA | halojatim.com - Hingga akhir Juli 2023, pemerintah daerah baru membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)nya sebesar Rp510,8 triliun atau 36,2%. Jumlah ini naik 4,9% dari tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jum’at, 11 Agustus 2023 menyebut angka ini masih bisa diakselerasi.
“Jika pemerintah pusat sudah mendekati 50% maka pemerintah daerah yang 36,2% masih bisa diakselerasi,” paparnya.
BACA JUGA :
- https://halojatim.com/read/tiket-kereta-cepat-jakarta-bandung-diusulkan-rp-250-ribu
- https://halojatim.com/read/pertamina-dan-pemkab-lamongan-gelar-promo-tukar-tabung-lpg-melon-dengan-pink-untuk-asn
- https://halojatim.com/read/berdiri-1930-perusahaan-retail-wilko-terancam-bankrut
Lebih lanjut, orang nomor satu di kementrian keuangan itu menyebut mayoritas belanja APBD adalah untuk belanja pegawai yaitu sebesar Rp219,32 triliun. Angka ini tumbuh 1,5% karena peningkatan realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
Disusul belanja barang dan jasa Rp135,38 triliun dan belanja modal Rp40,15 triliun dan belanja lainnya Rp115,96 triliun. Belanja modal tumbuh 10,9% dari tahun sebelumnya. Utamanya karena peningkatan belanja modal jalan dan jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air.
Besaran belanja yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya di periode yang sama ini diharapkan Sri Mulyani dapat memperkuat ekonomi di daerah.
Sementara itu, dari fungsi ekonomi, belanja di bidang kesehatan yang paling besar yaitu Rp83,3 triliun. Naik sebesar 3,9% dari tahun lalu yang hanya sebesar Rp80,17 triliun. Disusul oleh belanja di bidang ekonomi sebesar Rp64,84 triliun naik sebesar 3,6% dari tahun lalu sebesar Rp62,58 triliun.
Terakhir belanja perlindungan sosial yang relatif kecil hanya mencapai Rp5,24 triliun naik 6,2% dari tahun sebelumnya Rp4,93 triliun. Relasisasi belanja fungsi ekonomi, fungsi perlinsos, dan fungsi kesehatan meningkat dibandingkan tahun lalu masing-masing 3,6%, 3,9% dan 6,2% selaras dengan perbaikan kinerja sera[an dan peningkatan aktivitas ekonomi di daerah.
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Rumpi Rahayu pada 12 Aug 2023