Janji Pemegang Kuasa 'Lalu Lintas Informasi' di Internet Saat Pilpres, Bakal Labeli Hoax Langsung

JAKARTA, Halojatim.com - Cap dan label hoax akan disematkan pada berita atau informasi yang terindikasi kabar hoaks.

Hal ini akan dilakukan untuk menangkal kabar hoax yang bisa menyesatkan masyarakat, terlebih saat pemilu presiden.

• PLTS untuk IKN Mulai Dibangun, PLN Diminta Tak Ada Kabel Berserakan di Atas
• JEMBATAN KALI GLIDIK II SELESAI, JALUR MALANG-LUMAJANG NORMAL
• USTON INGATKAN KEBERSAMAAN DI PERSEBAYA
• PENYERANG ARGENTINA ANTARKAN BORNEO FC HAJAR PERSIK 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membentuk satuan tugas (satgas) anti hoaks (berita bohong) untuk mewujudkan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 dengan damai. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menjelaskan tugas satgas tersebut untuk memberikan cap dan label pada berita yang terindikasi memuat hoaks serta memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Tidak usah dibeda-bedakan mana disinformasi, misinformasi, malinformasi. Langsung saja semua distempelin hoaks biar publik gampang nangkap-nya,” ujar Menkominfo Budi Arie dalam keterangan persnya, Kamis 2 November 2023. 

Budi memberikan instruksi tersebut supaya masyarakat bisa dengan mudah memahami kalau berita yang dilabeli tersebut merupakan hoaks tanpa bingung dengan pengkategoriannya.

Budi menegaskan Kementerian yang dipimpinnya akan netral dalam pemilu 2024. Hal itu selaras dengan peran Kemenkominfo dalam menjaga ruang digital selama gelaran pemilu 2024. 

“Siapapun kandidatnya, siapapun partainya kalau difitnah bisa melaporkan kepada kami,” ujar Budi yang juga Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) ini. 

Apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum terkait penyebaran berita hoaks, Budi menyatakan akan memproses hukum sesuai yang berlaku di Indonesia.

“Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP),” ujarnya. Dengan begitu pihaknya akan menyerahkan kasusnya kepada penegak hukum.

Sebelumnya, Kemenkominfo menyatakan menyebut isu hoaks berkaitan jelang Pemilhan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 meningkat 10 kali lipat. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, peningkatan berita hoaks tersebut mulai terjadi secara signifikan sejak bulan Juli 2023.

Menkominfo menjelaskan berita hoaks banyak ditemukan di berbagai media sosial. Namun secara spesifik, Budi menyebut media sosial Facebook yang dikelola Meta menjadi medsos dengan temuan berita hoaks paling banyak. “Saat ini kami telah mengajukan take down 454 konten kepada pihak Meta,” ujar Budi Arie. ***

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Khafidz Abdulah Budianto pada 03 Nov 2023