69 Daerah Belum Terima BLT, Akses Sulit hingga Terpaksa Sewa Helikopter Tembus Lokasi

Selasa, 06 September 2022 21:43 WIB

Penulis:ifta

Editor:ifta

69056-ilustrasi-uang-unsplashcommufid-majnun.jpg
Ilustrasi uang

JAKARTA, Haojatim.com- Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan bagian dari subsidi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai disalurkan sejak 1 September 2022 di sejumlah kabupaten kota.

Total ada 445 kabupaten kota yang sudah mendapatkan penyaluran BLT subsidi BBM tersebut.

Target penyaluran saat ini ada di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Itu berarti dari jumlah tersebut masih ada sekitar 69 kabupaten kota yang belum menerima penyaluran BLT tersebut.

Selain karena jadwal, lokasi penerima juga masuk dalam daerah yang sulit diakses. Bahkan untuk menjangkaunya juga bakal disewakan helikopter.

Penyaluran BLT sudah dikoordinasikan dengan PT Pos Indonesia untuk menjangkau wilayah-wilayah terluar termasuk di pegunungan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan BLT telah disalurkan di 445 kota/kabupaten.

"Pemerintah mulai menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM sejak 1 September 2022 dan menjangkau 514 kota/kabupaten di Indonesia. Saat ini sudah tersalurkan di 445 kabupaten/kota yang dilakukan oleh Pos (PT Pos Indonesia)," kata Mensos Risma di Jakarta, Selasa (6/9) dilansir dari laman ANTARA.

Mensos Risma mengatakan pihaknya akan mengatur strategi bersama PT Pos Indonesia untuk menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM untuk daerah-daerah terpencil yang tidak bisa diakses dengan jalur darat.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan BLT pengalihan subsidi BBM kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp12,4 triliun melalui PT Pos Indonesia.

Penyaluran BLT senilai Rp150.000/bulan/KPM selama 4 bulan, yang akan dicairkan dalam dua tahap, yang akan ditambahkan baik untuk penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Kemensos bersama PT Pos Indonesia juga sedang mempersiapkan penyaluran BLT BBM kepada 1.850.000 KPM di daerah-daerah yang sulit atau rawan.

"Misalkan di daerah puncak gunung di Papua, atau di beberapa tempat misalkan di Kalimantan yang membutuhkan jalur khusus, itu yang kita siapkan untuk kita bisa melayani. Jadi seperti beberapa ke Papua ini kita terpaksa menyewa helikopter," pungkasnya (*).